Optimalkah Bantuan Pemerintah dengan Melihat NIK?

NIK. Ketika membaca singkatan tersebut, apa yang kita ingat? Deretan angka tersebut terlihat di bagian atas Kartu Keluarga (KK) atau kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Siapa saja yang sudah berusia 17 tahun, maka bisa langsung mengajukan NIK. NIK inilah yang akan membuat seseorang bisa mengakses beberapa hal, termasuk dalam menggunakan fasilitas digital, seperti aplikasi bank atau e-commerce.

NIK, Bukan Sekadar Identitas

NIK yang berisi angka keidentitasan seseorang. Dia menjadi alat untuk membuat orang itu berarti di negara ini. Semua hal yang berkaitan dengan administrasi kepemerintahan akan berhubungan dengan NIK.

Seperti saat pandemi 2 tahun yang lalu, aktivitas digitalisasi semakin marak. Orang-orang beralih ke aplikasi-aplikasi untuk memperoleh kebutuhan hariannya. Para pengusaha juga mengikuti perkembangannya.

NIK di Masa Pandemi

Kehidupan perekonomian yang diawal pandemi tampak muram akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah meluncurkan program bansos selama pandemi. Program yang banyak membantu penduduk yang kurang mampu ini hadir dalam bantuan PKH dan bantuan-bantuan lain.

Berdasarkan pemaparan ibu Niken sebagai koordinator harian Stranas PK, menyatakan bahwa capaian aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang terjadi di 34 provinsi/kab/kota, yaitu pada fokus 2 Keuangan Negara. Masalah NIK ini terdapat pada aksi 10, capaiannya 13,63%. Hanya 13,63% optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah. Terlihat di sana bahwa masih banyak lagi yang harus dibenahi. Data ini sejalan dengan keadaan di lapangan.

Berikut ini rekaman dari rekaman workshop kepenulisan jusnalistik stranas PK.

Sebuah kisah yang saya temukan di desa yang menjadi perantauan saya selama hampir 7 tahun yang lalu. Di sana saya ikut merasakan dan mengalami sendiri kehidupan selama pandemi. Kini, saya dapat membagikan beberapa kisah tentang pandemi dan NIK.

Saya memanggilnya mbah Soleh. Dia tetangga saya dan kami sering berkunjung satu sama lain. Di desa ini mbah Soleh termasuk keluarga miskin. Dia tinggal di kebun saudaranya dengan bilik kecil yang terbuat dari bambu dan seng bekas dan hanya cukup untuk beristirahat bersama istrinya. 

Jika ditanyakan apakah mata pencarian mbah Soleh, maka jawabannya bermacam-macam. Suatu saat beliau menjadi buruh panen (cabai, kopi, merica, sayur-mayur) yang diupah berdasarkan hasil panenannya. Kadang menjadi buruh tanam yang bekerja dengan keluarganya. Seringnya, mbah Soleh dan istrinya menjadi penjual kayu bakar. Bahkan beliau rela menjadi tukang rumput bila ada yang membutuhkan.

Meskipun upah dari pekerjaan itu tidak banyak, mbah Soleh merasa terbantu. Namun, pandemi seakan membuat mbah Soleh terpuruk. Tidak banyak yang bisa dilakukannya. Bagaimana bisa mencari makan untuk sesuap nasi, keluar rumah saja dilarang. Hingga bantuan pemerintah dalam program PKH yang berupa dana 600 ribu terasa sangat membantu mbah Soleh.

Awalnya dana ini bisa dimanfaatkan oleh mbah Soleh. Periode kedua dan seterusnya mbah Soleh tidak berhasil mendapatkannya alias tidak ada kelanjutan. Orang yang tadinya membantu mengurus bantuan itu tidak menampakkan diri lagi. 

Sampai pandemi mulai berakhir, mbak Soleh tidak lagi mendapatkan bantuan PKH. Namun, kebingungan mbah Soleh tampak saat melihat orang-orang yang dirasa mampu dan dekat dengan kepala desa selalu mendapatkan bantuan. Ada rasa kesal, padahal beliau tahu  orang tersebut memiliki beberapa kebun dan luas.

Kecurigaan mbah Soleh terjadi saat dia mengingat kembali bahwa KTP miliknya pernah diserahkan kepada orang yang membantunya itu. Saat itu KTP Yang menjadi salah syarat untuk menerima bantuan. Entahlah, apakah KTP mbak Soleh disalahgunakan sehingga bantuan tersebut sebenarnya sudah terdata, tetapi tidak sampai kepadanya. Ya, wajar sih karena dari perolehan informasi saja mbah Soleh sangat kurang dan tidak ada tempat untuk bertanya.

Solusi yang Solutif 

Kasus mbah Soleh selama pandemi bukanlah kasus pertama. Selama pandemi ini banyak sekali kasus serupa. Warga yang seharusnya menerima bantuan ternyata tidak mendapatkan jatahnya. Orang yang dianggap mampu tahu-tahu menjadi penerima bantuan. Padahal, jika mau ditelusuri, orang yang menerima bantuan harus memenuhi beberapa persyaratan, bukan?

Salah satu syarat penerima bantuan dilihat dari NIK. Betul, dengan NIK, aparat tahu bahwa orang yang bersangkutan memang berhak mendapatkan bantuan. Pendataan warga yang berhak menerima bantuan ini dilakukan oleh aparat desa seperti kades. Seharusnya mereka tahu keadaan warganya sehingga kades yang baik akan memberikan rekomendasi  siapa saja yang berhak menerima bantuan. Sayangnya, kades tidak bisa menjangkau hal itu atau memang ada permainan di sana. 

Dari kejadian itu, saya jadi berpikir bahwa penyelewengan dana bansos dari pemerintah itu tidak akan terjadi bila dilakukan beberapa upaya solutif. Upaya itu bisa berjalan bila pemerintah mau turun langsung melalui tangan-tangan yang terpercaya. Lalu, apakah pemerintahan desa tidak bisa dipercaya? Bisa jadi, karena kepentingan individu akan sangat mempengaruhi.

Menurut saya, ketika ada bantuan seperti itu, pemerintah sebaiknya membentuk tim khusus yang berbeda dari aparat desa. Setelah itu, aparat tadi harus terjun langsung ke lapangan sehingga bisa melihat keadaan warga yang sebenarnya. Lalu, aparat itu bisa bersikap tegas saat melihat pelanggaran atau penyelewengan data.

Semua kembali lagi ke individu masing-masing. Orang yang tahu bahwa dirinya masih mampu tanpa bantuan pemerintah seharusnya sadar diri dan membiarkan bantuan itu untuk yang lebih membutuhkan. Toh, saya pikir tidak ada orang yang ingin dinyatakan miskin. Yang ada hanyalah orang yang menginginkan keuntungan.